Surabaya, yustitiamedia.com  — Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) Jawa Timur menolak tegas wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD sebagaimana diusulkan Partai Golkar. GMNI menilai gagasan tersebut tidak menjawab persoalan mahalnya ongkos politik, justru berpotensi merampas hak politik rakyat dan memundurkan demokrasi.l

Ketua DPD GMNI Jawa Timur, Hendra Prayogi, menegaskan bahwa mahalnya pilkada bukan disebabkan oleh partisipasi rakyat, melainkan oleh praktik internal partai politik.

Ia menyebut biaya politik membengkak sejak proses pencalonan, mulai dari mahar politik hingga pembiayaan kampanye kandidat yang sebagian besar merupakan kader partai.

“Pilkada mahal itu bukan karena rakyat, tetapi karena partai politik. Dari mahar politik sampai pembiayaan kandidat yang notabene kader partai sendiri. Jangan kemudian rakyat yang disalahkan,” ujar Hendra, Sabtu (03/01/2026).

Menurutnya, mengembalikan mekanisme pilkada melalui DPRD bukanlah solusi atas mahalnya politik elektoral. GMNI menilai yang dibutuhkan justru penguatan penegakan hukum serta penataan ulang regulasi penyelenggaraan pilkada agar transparan dan berkeadilan.

“Pilkada tidak langsung bukan jawaban. Solusinya adalah penegakan hukum yang tegas, pengawasan yang kuat, dan komitmen serius untuk mengatur ulang tata kelola pilkada,” tegasnya.

Hendra juga mengingatkan agar isu mahalnya pilkada tidak dijadikan alasan untuk merampas hak politik warga negara.

Ia menekankan bahwa demokrasi menuntut keterlibatan langsung rakyat dalam menentukan pemimpinnya, bukan menyerahkan sepenuhnya kepada elite politik di parlemen daerah.

“Jangan karena pilkada dianggap mahal, lalu rakyat dicabut haknya. Yang dibutuhkan adalah komitmen partai politik untuk menekan biaya, bukan menggeser beban ke rakyat,” katanya.

Lebih jauh, GMNI Jatim menilai pilkada tidak langsung bertentangan dengan semangat dan amanat reformasi 1998.

Pria lulusan Untag itu menilai bahwa reformasi diperjuangkan dengan pengorbanan besar, termasuk korban jiwa dan penculikan aktivis, demi membuka ruang demokrasi yang lebih partisipatif.

“Mengembalikan pilkada ke DPRD sama saja mengingkari amanat reformasi yang diperjuangkan dengan harga sangat mahal,” ujarnya.

Ia juga menepis anggapan bahwa pilkada melalui DPRD akan memberantas praktik money politik. Menurutnya, transaksi politik justru berpotensi berpindah ke ruang yang lebih sempit dan elitis.

“Pilkada tidak langsung juga tidak menjamin money politics hilang. Yang terjadi justru politik transaksional di tingkat elite,” ucapnya.

GMNI Jatim, kata Hendra, menolak jika politik hanya dimainkan oleh segelintir elite tanpa melibatkan partisipasi masyarakat luas.

“Kami ingin demokrasi tetap hidup, dengan rakyat sebagai subjek utama, bukan sekadar penonton,” pungkasnya.