Malang, yustitiamedia.com — Advokat sekaligus tokoh hukum Malang Raya, Dwi Indrotito Cahyono, S.H., M.M., menghadiri kegiatan Pendidikan Politik yang digelar Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jawa Timur di Malang Raya, Minggu (14/12/2025). Kehadirannya menjadi perhatian peserta mengingat kiprahnya yang konsisten dalam bidang hukum dan pemberdayaan masyarakat.

Dwi Indrotito Cahyono menilai pendidikan politik memiliki peran strategis dalam membangun kualitas demokrasi.

Menurutnya, pendidikan politik yang baik harus mampu menanamkan pemahaman hukum, etika, serta tanggung jawab sosial kepada masyarakat dan kader politik.

“Pendidikan politik harus diarahkan untuk membentuk kesadaran hukum dan etika berpolitik. Demokrasi akan berjalan sehat apabila pelakunya memahami batas, aturan, dan tanggung jawabnya kepada publik,” ujar Sam Tito sapaan akrab Dwi Indrotito Cahyono.

Sebagai praktisi hukum, ia menekankan bahwa supremasi hukum harus menjadi fondasi utama dalam setiap proses politik. Ia mengingatkan bahwa politik yang tidak berlandaskan hukum dan etika berpotensi melahirkan kebijakan yang tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.

“Politik seharusnya menjadi sarana memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan alat untuk kepentingan kelompok tertentu. Karena itu, integritas dan kepatuhan terhadap hukum menjadi hal yang tidak bisa ditawar,” tegasnya.

Sam Tito juga mengapresiasi upaya berbagai pihak dalam mendorong pendidikan politik yang lebih substansial dan berkelanjutan. Menurutnya, keterlibatan tokoh masyarakat dan profesional lintas bidang sangat penting untuk memperkaya perspektif serta membangun budaya politik yang lebih dewasa.

Ia berharap kegiatan pendidikan politik ke depan tidak hanya bersifat seremonial, tetapi mampu menyentuh kebutuhan riil masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi publik dalam proses demokrasi.

“Kegiatan seperti ini perlu terus dilakukan secara konsisten, agar masyarakat semakin memahami hak dan kewajibannya, sekaligus mendorong lahirnya praktik politik yang santun, beretika, dan berpihak pada kepentingan publik,” pungkas Sam Tito.