SIDOARJO – yustitiamedia.com – Persoalan kepemilikan saham dan hak waris dalam tubuh perusahaan kosmetik ternama PT Rembaka, produsen produk kecantikan La Tulipe, kini memasuki proses hukum di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Prabowo Handojo mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) terhadap PT Rembaka beserta sejumlah pihak terkait, menyangkut dugaan pengabaian haknya sebagai ahli waris atas saham peninggalan mendiang ayahnya, Prof. Indro Handojo, salah satu pendiri sekaligus pemegang saham mayoritas perusahaan tersebut.
Gugatan perdata dengan Nomor 202/Pdt.G/2026/PN SDA ini bukan sekadar sengketa internal perusahaan keluarga. Perkara tersebut menyentuh persoalan mendasar mengenai perlindungan hak waris, keabsahan tindakan korporasi, transparansi kepemilikan saham, serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum perseroan terbatas.
Prabowo Handojo melalui tim kuasa hukum Kantor Hukum Yustitia Indonesia (KHYI) Malang, yang dipimpin KRA Dwi Indrotito Cahyono, S.H., M.M., mengajukan gugatan pada 18 Mei 2026.
HAK WARIS YANG DIKLAIM TELAH DITETAPKAN DALAM AKTA NOTARIS
Dalam konstruksi gugatan, Prabowo mendalilkan dirinya sebagai anak kandung satu-satunya dari Prof. Indro Handojo, yang meninggal dunia pada 4 Januari 2011.
Setelah meninggalnya almarhum, menurut penggugat, telah dibuat sejumlah akta notariil terkait pembagian harta bersama antara Ny. Wiwiek Hidajati selaku istri almarhum dan Prabowo Handojo selaku anak kandung, melalui Notaris Bambang Santoso, S.H., M.Kn., di Sidoarjo.
Salah satu substansi yang dipersoalkan adalah pembagian hak atas harta bersama, termasuk kepemilikan saham di PT Rembaka.
Penggugat mendalilkan bahwa keberadaan akta tersebut telah diketahui pihak manajemen perusahaan. Dengan demikian, menurut pandangan penggugat, kedudukannya sebagai pihak yang mempunyai kepentingan hukum atas saham peninggalan ayahnya seharusnya mendapatkan perhatian dalam setiap tindakan korporasi yang berkaitan dengan saham tersebut.
SEPULUH KALI PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DIPERSOALKAN
PT Rembaka yang berdiri pada era 1980-an, menurut uraian gugatan, pada awalnya merupakan usaha yang dibangun oleh dua keluarga dengan komposisi kepemilikan saham masing-masing 50 persen.
Namun, setelah wafatnya Prof. Indro Handojo pada 2011, Prabowo mendalilkan terjadi serangkaian perubahan dalam struktur kepemilikan saham, kepengurusan, dan anggaran dasar perusahaan.
Bahkan, dalam materi gugatannya, penggugat mempersoalkan sekitar sepuluh kali perubahan anggaran dasar dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) selama periode 2011–2026.
Persoalan utamanya adalah apakah seluruh proses perubahan tersebut telah memenuhi ketentuan hukum perseroan dan memperhatikan hak pihak yang mengklaim sebagai penerima hak atas saham peninggalan pemegang saham sebelumnya.
Prabowo mendalilkan bahwa dirinya tidak dilibatkan dalam proses-proses tersebut, meskipun menurutnya terdapat akta notariil yang menjadi dasar klaim haknya atas bagian saham peninggalan ayahnya.
Pertanyaan hukumnya menjadi serius: dapatkah perubahan struktur kepemilikan dan keputusan perseroan dilakukan tanpa memperhatikan pihak yang secara hukum mempunyai hak atau kepentingan atas saham yang menjadi objek sengketa?
Pertanyaan tersebut kini menjadi salah satu substansi yang harus diuji melalui proses pembuktian di pengadilan.

NOTARIS TURUT TERGUGAT, ASPEK KEHATI-HATIAN DIPERTANYAKAN
Hal lain yang menjadi perhatian dalam perkara ini adalah dicantumkannya Notaris Bambang Santoso, S.H., M.Kn., sebagai Turut Tergugat.
Berdasarkan dalil penggugat, notaris yang sama sebelumnya menerbitkan akta terkait pembagian harta bersama pada 2011 dan juga disebut sebagai notaris yang membuat sejumlah akta perubahan anggaran dasar PT Rembaka dalam periode berikutnya.
Kondisi tersebut menimbulkan persoalan yang perlu diperiksa secara objektif oleh majelis hakim, terutama mengenai keterkaitan dokumen-dokumen notariil, pengetahuan mengenai kepentingan para ahli waris, serta penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta korporasi.
Perlu ditegaskan, pencantuman notaris sebagai Turut Tergugat tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran jabatan atau kesalahan hukum. Hal tersebut merupakan bagian dari konstruksi gugatan yang harus diuji berdasarkan bukti dan ketentuan perundang-undangan.
Namun, secara prinsip, jabatan notaris menuntut profesionalitas, independensi, kecermatan, dan kepatuhan terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris.
PENGGUGAT MINTA HAK SAHAM DIAKUI DAN SELURUH PERUBAHAN DIUJI
Dalam petitum gugatannya, Prabowo Handojo meminta majelis hakim memberikan perlindungan hukum terhadap hak yang diklaimnya sebagai ahli waris atas saham PT Rembaka.
Sejumlah tuntutan yang diajukan antara lain:
1. Menyatakan penggugat mempunyai hak atas bagian saham peninggalan almarhum Prof. Indro Handojo sesuai dasar hukum dan dokumen waris yang diajukannya.
2. Menyatakan tindakan-tindakan yang dinilai merugikan hak penggugat sebagai perbuatan melawan hukum.
3. Memeriksa dan menyatakan tidak sah atau batal demi hukum perubahan anggaran dasar maupun keputusan RUPS periode 2011–2026 sepanjang terbukti bertentangan dengan hukum dan hak penggugat.
4. Meminta dilaksanakannya RUPS Luar Biasa paling lambat 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
5. Meminta keterbukaan dokumen perusahaan, meliputi akta pendirian, seluruh perubahan anggaran dasar, daftar pemegang saham, laporan keuangan, laporan perpajakan, serta risalah RUPS sejak 2011 hingga saat ini.
Permintaan pembatalan seluruh perubahan anggaran dasar tersebut tentu harus dinilai satu per satu berdasarkan dasar hukum, prosedur, bukti, dan akibat hukum masing-masing tindakan perseroan.
Sebab, dalam hukum perseroan, setiap perubahan anggaran dasar maupun keputusan RUPS harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta perubahannya.
BUKAN SEKADAR SENGKETA KELUARGA, TETAPI PERSOALAN KEPASTIAN HUKUM
Perkara ini juga mengingatkan bahwa perusahaan keluarga tidak boleh dikelola hanya berdasarkan hubungan kedekatan, kepentingan kelompok, atau keputusan internal yang mengabaikan hak pihak lain.
Hak atas saham merupakan hak yang mempunyai konsekuensi hukum dan ekonomi. Ketika seorang pemegang saham meninggal dunia, persoalan peralihan hak harus diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum waris, hukum harta bersama, anggaran dasar perseroan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 833 KUH Perdata pada prinsipnya mengatur bahwa para ahli waris memperoleh hak atas barang, hak, dan piutang pewaris karena hukum setelah pewaris meninggal dunia. Sementara itu, ketentuan Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur hak yang melekat pada saham serta mekanisme pemindahan hak atas saham.
Dengan demikian, persoalan dalam perkara ini bukan semata-mata apakah Prabowo pernah dilibatkan atau tidak dalam RUPS, melainkan terlebih dahulu harus dipastikan status kepemilikan saham, kedudukan hukum penggugat, dan apakah prosedur perubahan perseroan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PERSOALAN KETENAGAKERJAAN TURUT MENJADI SOROTAN
Dalam perkembangan persidangan, menurut keterangan yang disampaikan pihak penggugat, terdapat pula kesaksian mengenai persoalan ketenagakerjaan, termasuk dugaan pemutusan hubungan kerja terhadap sejumlah karyawan lama tanpa pembayaran hak pesangon sebagaimana mestinya.
Persoalan tersebut menjadi perhatian tersendiri karena perusahaan tidak hanya memiliki kewajiban terhadap pemegang saham, tetapi juga terhadap para pekerja yang menggantungkan kehidupan dan penghidupannya pada perusahaan.
Apabila dugaan pelanggaran hak pekerja tersebut terbukti, penyelesaiannya harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, termasuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 serta peraturan pelaksanaannya.
Aspek ketenagakerjaan tersebut tetap perlu dibedakan dari pokok sengketa kepemilikan saham dan harus dibuktikan melalui mekanisme hukum yang sesuai.
KHYI: HAK WARIS DAN KEPASTIAN HUKUM TIDAK BOLEH DIABAIKAN
Bagi Prabowo Handojo, perjuangan melalui jalur pengadilan merupakan upaya memperoleh pengakuan dan perlindungan atas hak yang menurutnya telah memiliki dasar dokumen hukum.
Melalui gugatan ini, ia meminta agar seluruh rangkaian perubahan kepemilikan saham, struktur kepengurusan, dan keputusan korporasi PT Rembaka sejak 2011 hingga 2026 diperiksa secara menyeluruh.
Perkara ini sekaligus menjadi ujian terhadap penerapan prinsip kepastian hukum, keterbukaan, itikad baik, dan akuntabilitas dalam pengelolaan sebuah perseroan terbatas.
Tidak boleh ada pihak yang merasa kebal terhadap pemeriksaan hukum hanya karena perusahaan yang dikelolanya memiliki nama besar, sejarah panjang, atau posisi kuat dalam dunia usaha.
Pada akhirnya, yang harus dikedepankan bukan siapa yang paling kuat dalam struktur perusahaan, melainkan siapa yang mempunyai dasar hukum paling kuat dan dapat membuktikan haknya di hadapan pengadilan.
Seluruh pihak berhak memperoleh perlakuan hukum yang adil. Hak ahli waris harus dilindungi apabila terbukti secara hukum, sementara tindakan korporasi juga harus dihormati sepanjang dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Kini, masyarakat menunggu bagaimana Pengadilan Negeri Sidoarjo memeriksa dan memutus perkara tersebut berdasarkan fakta persidangan, alat bukti, serta ketentuan hukum yang berlaku.
Sengketa ini bukan hanya tentang saham La Tulipe. Ini adalah ujian tentang bagaimana hukum melindungi hak, menjaga integritas perusahaan, dan memastikan bahwa kepastian hukum tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan siapa pun.
(Redaksi)



Tinggalkan Balasan