Malang, yustitiamedia.com – Pertemuan yang pernah terjadi di sebuah kantor pasar, pengakuan tentang janji saat kampanye, hingga bantahan tidak saling mengenal kini menjadi bagian dari sengketa perdata antara pedagang Pasar Karangploso, Kabupaten Malang, dengan Abdul Qodir alias Adeng dan mantan Kepala UPPD Pasar Karangploso, Anton Apriansyah.
Persoalan yang menyeret dua pedagang, Anik Atun dan Suryani, tersebut belum menemukan jalan penyelesaian. Upaya mempertemukan para pihak melalui mediasi di Pengadilan Negeri (PN) Kepanjen, Rabu (18/11/2026), berakhir tanpa kesepakatan.
Perkara gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) yang berkaitan dengan dugaan tunggakan sembako dalam kegiatan kampanye itu tercatat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Kepanjen dengan nomor 282/Pdt.G/2026/PN Kpn.
Dalam mediasi tersebut, hanya Suryani yang hadir mewakili pihak penggugat. Sementara dari pihak tergugat hadir Abdul Qodir alias Adeng dan Anton Apriansyah. Adeng didampingi kuasa hukumnya, Agustian A. Siagian.
Persoalan utama yang mencuat dalam pertemuan itu bukan sekadar perbedaan pandangan mengenai gugatan, melainkan juga menyangkut pengakuan tentang hubungan dan pertemuan yang pernah terjadi antara para pihak.
Abdul Qodir alias Adeng secara terbuka membantah seluruh tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia bahkan mengaku tidak mengenal kedua pedagang yang mengajukan gugatan tersebut.
Menurut Adeng, tawaran yang disampaikan pihaknya dalam mediasi cukup sederhana, yakni meminta agar gugatan dicabut. Ia menilai materi gugatan tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya.
“Pada prinsipnya kami menolak semua gugatan yang ditujukan kepada kami. Karena memang saya tidak mengenal kedua penggugat itu. Tawaran kami dalam mediasi juga sederhana, kami menginginkan gugatan tersebut dicabut,” ujar Adeng.
Ia juga menilai tuduhan yang disampaikan penggugat tidak pernah terjadi sebagaimana yang dituliskan dalam gugatan. Bahkan, Adeng menyebut dalil-dalil tersebut sebagai cerita fiksi.
“Kami beranggapan bahwa semuanya hanya cerita-cerita fiksi. Pihak penggugat bersikukuh bahwa apa yang mereka tuduhkan itu benar, sedangkan menurut kami tidak benar. Jadi, silakan dibuktikan saja nanti dalam persidangan,” tegasnya.
Senada dengan kliennya, kuasa hukum Adeng, Agustian A. Siagian, juga menyatakan menolak seluruh dalil gugatan. Ia menilai tidak terdapat hubungan hukum antara kliennya dengan kedua pedagang yang mengajukan perkara tersebut.
“Pada prinsipnya, kami menolak seluruh gugatan yang ditujukan kepada klien kami. Sebab, klien kami tidak mengenal kedua penggugat dan apa yang menjadi dalil gugatan itu tidak pernah terjadi,” kata Agustian seusai mediasi.
Ia menyebut pihak tergugat sebenarnya telah menawarkan penyelesaian dengan meminta agar gugatan dicabut. Namun, penggugat tetap mempertahankan seluruh tuduhan yang disampaikan dalam perkara tersebut.
Agustian menilai dalil-dalil gugatan tidak sesuai dengan fakta yang diketahui pihaknya. Karena tidak ada titik temu dalam proses mediasi, ia menyerahkan pembuktian persoalan tersebut ke tahapan persidangan.
“Kami menganggap dalil-dalil yang disampaikan dalam gugatan itu tidak benar dan mengada-ada. Pihak penggugat bersikukuh dengan tuduhannya, sementara kami menolak seluruh dalil tersebut. Jadi, biarlah nanti dibuktikan dalam persidangan,” ujarnya.
Dengan tidak tercapainya kesepakatan, perkara tersebut akan berlanjut ke agenda persidangan berikutnya. Pihak tergugat masih menunggu relaas atau pemberitahuan resmi dari pengadilan mengenai jadwal sidang selanjutnya.
Namun, pernyataan bahwa Adeng tidak mengenal penggugat mendapat tanggapan berbeda dari Suryani. Pedagang Pasar Karangploso itu mengaku pernah bertemu langsung dengan Adeng di kantor Anton Apriansyah ketika masih menjabat sebagai kepala UPPD pasar.
Suryani bahkan masih mengingat suasana pertemuan tersebut. Ia menyebut Adeng saat itu mengenakan baju putih dan celana cokelat. Dalam pertemuan itu, menurut pengakuannya, Adeng sempat menyampaikan permintaan dukungan doa agar terpilih menjadi anggota legislatif.
“Waktu itu Pak Adeng memakai baju putih dan celana cokelat. Beliau bilang kepada saya, ‘Bu Sur, saya minta doanya, nanti kalau saya jadi dewan, Ibu minta apa akan saya turuti’,” ungkap Suryani.
Meski mendapat tawaran untuk menyampaikan permintaan, Suryani mengaku tidak meminta sesuatu untuk kepentingan pribadinya. Ia justru berharap ada perbaikan jalan menuju pemakaman serta perbaikan masjid di lingkungan tempat tinggalnya.
Pengakuan tersebut menjadi salah satu hal yang memperlihatkan adanya perbedaan keterangan antara penggugat dan pihak tergugat, khususnya mengenai pertemuan yang disebut pernah berlangsung di kantor UPPD Pasar Karangploso.
Di tengah silang pendapat tersebut, Anton Apriansyah justru berharap persoalan yang melibatkan para pihak bisa diselesaikan melalui pendekatan kekeluargaan.
Anton mengaku memiliki kedekatan personal dengan pihak-pihak yang bersengketa. Ia menggambarkan Suryani seperti ibunya sendiri, sedangkan Adeng dianggap seperti kakaknya. Karena itu, ia merasa berada di posisi sulit di tengah persoalan tersebut.
“Ini sebenarnya permasalahan keluarga. Penggugat sudah seperti ibu saya sendiri, sedangkan yang digugat juga seperti kakak saya. Jadi, posisi saya berada di tengah-tengah,” tutur Anton.
Ia juga membenarkan bahwa pertemuan yang melibatkan Suryani dan Adeng pernah berlangsung di kantornya. Meski demikian, Anton memilih tidak mengulas lebih jauh substansi pertemuan tersebut karena perkara masih berada dalam proses hukum.
Menurutnya, apabila sengketa berlanjut ke persidangan, ia akan menyampaikan apa yang diketahui, dilihat, dan didengarnya sesuai fakta.
“Kalau memang nanti sudah masuk ke arah persidangan, apa yang saya tahu, apa yang saya lihat, dan apa yang saya dengar, itulah yang akan saya sampaikan. Saya tidak boleh berbohong,” katanya.
Anton menilai persoalan tersebut semestinya masih memiliki ruang penyelesaian secara kekeluargaan. Ia berharap masing-masing pihak dapat menurunkan ego dan kembali membuka komunikasi agar perselisihan tidak semakin berkepanjangan.
Ia juga mengingatkan bahwa jabatan publik seharusnya menjadi ruang untuk memberikan perhatian dan membantu masyarakat, termasuk kalangan pedagang kecil.
“Harusnya persoalan ini bisa diselesaikan melalui mediasi secara kekeluargaan. Apalagi, kalau sudah menyangkut jabatan, jangan sampai hubungan keluarga dan persoalan kemanusiaan justru dikesampingkan,” pungkasnya.
Kini, harapan penyelesaian secara kekeluargaan tersebut masih berhadapan dengan perbedaan keterangan yang belum menemukan titik temu. Setelah mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, pembuktian atas dalil gugatan dan bantahan para tergugat akan menjadi bagian dari proses hukum selanjutnya di PN Kepanjen.

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan