MALANG, yustitiamedia.com – Perdebatan mengenai mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia—baik secara langsung oleh rakyat maupun tidak langsung melalui DPRD—selalu menjadi isu krusial yang menguji substansi demokrasi.
Menanggapi fenomena tersebut, tim peneliti dari Departemen Sejarah Universitas Negeri Malang (UM) menggelar penelitian mendalam bertajuk “Kajian Politik Memori dan Reproduksi Pengetahuan Sejarah: Paradoks Demokrasi Substansial dalam Perjalanan Pilkada di Indonesia 1957-2024″.
Penelitian ini membandingkan dinamika politik lokal pasca-Pemilu Daerah 1957 di era demokrasi parlementer dengan pelaksanaan Pilkada langsung era Pasca-Reformasi yang dimulai sejak 2005 lalu.
Secara historis, Indonesia pernah menerapkan pemilihan kepala daerah melalui mekanisme keterwakilan DPRD hasil Pemilu Daerah 1957–1958.
Meski UU No. 1 Tahun 1957 sempat menyiratkan semangat pemilihan langsung, aturan pelaksanaannya tidak pernah merampung akibat ketegangan politik dan situasi darurat militer saat itu.
Pengalaman sejarah tersebut dinilai menjadi cermin penting untuk mengevaluasi efektivitas Pilkada langsung pasca-UU No. 32 Tahun 2004 yang dimulai pertama kali di Kutai Kartanegara pada 1 Juni 2005.
Kajian historis ini digawangi oleh tim akademisi Departemen Sejarah dan Sosiologi UM yang diketuai oleh Prof. Dr. Hariyono, M.Pd., bersama tiga anggota peneliti: Arif Subekti, S.Pd, M.A., Abdul Kodir, Ph.D., dan Donny Maulana, S.Pd., M.Pd.
Rangkaian penelitian ini telah berlangsung intensif sejak April hingga Juli 2026, dengan tahap penyelesaian dan penyusunan hasil kajian pada Agustus hingga Oktober 2026.
Dalam prosesnya, tim menggunakan metode sejarah ketat (heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi) yang menggabungkan dokumen arsip primer, pendekatan sejarah lisan dengan para saksi sejarah, serta literatur sekunder.
Anggota Tim Peneliti Sejarah UM, Donny Maulana, S.Pd., M.Pd., menegaskan pentingnya melihat Pilkada tidak sekadar dari prosedur pemungutan suara semata.
”Melalui kajian komparatif 1957 hingga 2024 ini, kami ingin menguji secara kritis apakah transisi mekanisme Pilkada benar-benar melahirkan kepemimpinan yang akuntabel dan responsif bagi rakyat. Kita perlu mempertanyakan kembali apakah pemenang Pilkada betul-betul merepresentasikan suara publik, atau justru hanya mereproduksi kepentingan oligarki yang menguasai modal dan jaringan kekuasaan?
Penelitian ini berupaya membedah apakah demokrasi lokal kita sudah bergerak menuju substansi representasi politik yang nyata, atau malah masih terjebak dalam jebakan formalitas prosedural elektoral belaka.” tandasnya.
Tinggalkan Balasan