BATU, yustitiamedia.com – Ikatan Lembaga Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik Se-Indonesia (ILMISPI) Jawa Timur sukses menyelenggarakan Musyawarah Daerah (MUSDA) pada 26–27 September di Villa Pondok Indah, Kota Batu. Diikuti oleh perwakilan dari 14 BEM FISIP se-Jawa Timur, forum musyawarah ini difasilitasi oleh BEM FISIP Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) yang bertindak sebagai panitia pelaksana.

Penyelenggaraan MUSDA ini merupakan bentuk kepatuhan terhadap ketetapan Kongres ILMISPI yang berlangsung awal tahun lalu. Selain menjalankan amanat organisasi, agenda utama kegiatan ini difokuskan untuk merevitalisasi struktur kepengurusan dan mengoptimalkan peran ILMISPI di Jawa Timur melalui pemilihan kepemimpinan baru.

Rangkaian acara diawali dengan pembukaan resmi oleh Koordinator Presidium Nasional (PRESNAS) Wilayah 2, Juan Ivannindra, yang kemudian dilanjutkan dengan sesi seminar bersama alumni ILMISPI. Usai seminar, agenda berlanjut ke persidangan maraton hingga pukul 02.00 WIB dini hari untuk menentukan jajaran kepengurusan daerah yang baru.

Dari hasil musyawarah tersebut, terpilih kepengurusan baru ILMISPI Jawa Timur periode mendatang:

Koordinator Daerah (Korda): Bima Juliansyah (BEM FIS Universitas Negeri Malang)

Sekretaris Daerah (Sekda): Albi Putra (BEM FISIB Universitas Trunojoyo Madura)
Bendahara Daerah: Sultan Farid Zaidan (BEM FISIP Universitas Muhammadiyah Malang)

Memasuki hari kedua, acara ditutup dengan pengukuhan resmi pengurus terpilih. Dalam pidato pasca-pengukuhan, Bima Juliansyah menegaskan arah baru perjuangan ILMISPI Jawa Timur melalui narasi gerakan Rediscovery of Our Movement.

“ILMISPI Jawa Timur mendeklarasikan Rediscovery of Our Movement untuk mengembalikan intelektualitas sebagai panglima Gerakan, fokus pada kompetensi dan keberpihakan kepada rakyat serta membangun ikatan sesama FISIP, Kolektif Organ, dan Masyarakat (Samenbundelling van Alle Revolutionaire Krachten. Ilmu sosial dan politik yang kami pelajari bukan untuk menjadi teknokrat dingin, melainkan pisau bedah untuk membela hak-hak rakyat yang tertindas,” tegas Bima.